AMURANEWS | Pelayanan pengaduan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menyadari hal tersebut, Polda Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penegakan Hukum Pidana, Selasa (3/11/2026).
Forum ini bukan sekadar agenda diskusi, melainkan menjadi ruang untuk menghimpun kritik, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan kepastian hukum.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Gedung Siginjai Mapolda Jambi tersebut dibuka oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.H., melalui Zoom Meeting.
Hadir secara langsung Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Subandi, S.I.K., M.H., jajaran pejabat utama Polda Jambi, serta sejumlah pemangku kepentingan eksternal, di antaranya akademisi dari berbagai universitas di Provinsi Jambi, Aspidum Kejati Jambi, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, perwakilan Ombudsman, dan unsur Pendumas Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi komitmen seluruh jajaran Polri. Hal tersebut sejalan dengan program Kapolri dalam memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Menurut Kapolda, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari kualitas prosesnya. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons pengaduan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap proses berjalan tanpa diskriminasi maupun intervensi.
“Setiap pengaduan masyarakat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh jajaran harus responsif dalam menerima dan menindaklanjuti setiap laporan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Kapolda.
Selain peningkatan pelayanan, Kapolda juga mendorong penerapan pendekatan penegakan hukum modern melalui scientific crime investigation, penguatan pelacakan aset (asset tracking), serta pemanfaatan digital forensik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembuktian, efektivitas penanganan perkara, sekaligus memperkuat integritas aparat penegak hukum.
Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan FGD pertama yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kapolri di bidang pengawasan.
Forum ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat, termasuk berbagai kendala dan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serta pembenahan.
Irwasum Polri meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pandangan secara terbuka, memberikan masukan konstruktif, serta mengungkapkan keluhan yang berkaitan dengan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hukum.
“Setiap pengaduan merupakan masukan yang sangat berharga bagi Polri untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan penanganan perkara. Melalui FGD ini, kita ingin mengetahui gambaran nyata yang terjadi di lapangan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwasum Polri berharap Kapolda Jambi dapat mengawal langsung hasil dan rekomendasi FGD agar berbagai masukan yang disampaikan tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang diskusi, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret.
Dengan demikian, forum tersebut diharapkan menghasilkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan, pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta untuk menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi strategis.
Melalui FGD ini, Polda Jambi diharapkan semakin memperkuat keterbukaan terhadap kritik dan pengaduan masyarakat, sekaligus membangun sistem penegakan hukum yang lebih responsif, profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap perkara, tetapi juga melalui kesungguhan dalam mendengar, merespons, dan memberikan kepastian atas setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat.
